Maesyal Rasyid Ajak Masyarakat Aktif Kawal Demokrasi Lewat Pendidikan Pengawas Partisipatif

Tangerang, Bawaslu Provinsi Banten - Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid merasa bangga dengan terpilihnya Bawaslu Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah kegiatan Kick off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Ia menegaskan pentingnya penguatan peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Tangerang. Penguatan masyarakat harus digencarkan agar Pemilu maupun Pemilihan minim pelanggaran,” ujarnya ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off P2P di Bawaslu Kabupaten Tangerang, Selasa (12/05/2025).

Maesyal menyebutkan kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Melalui P2P, Maesyal berharap dapat mendorong lahirnya kader-kader pengawas partisipatif yang mampu merespons dinamika di lapangan sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran sebelum terjadi

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan pengawas partisipatif harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih progresif. “Partisipatif saja tidak cukup. Harus ditambah dengan kreatif dan inovatif. Partisipatif berarti merespon, kreatif berarti mencegah sebelum pelanggaran terjadi, dan inovatif adalah bagaimana menghadirkan cara-cara baru dalam pengawasan. Saya berharap kader-kader pengawas partisipatif ini bisa menjadi pemimpin masa depan yang menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya

Ia juga bercerita bagaiman dalam menjaga kondusifitas Pemilu merangkul semua elemen terlibat  dengan tetap berada dalam koridor aturan. “Saat saya menjadi Sekda, saya berpikir Pemilu harus berjalan lancar. Saya mengumpulkan Bawaslu dan KPU bukan untuk mengintervensi, tetapi memastikan semua berjalan sesuai aturan. ASN harus netral, dan saya menjalankan itu sesuai koridor peraturan agar tidak muncul persoalan yang mengganggu demokrasi,” tegasnya menutup.