Rekam Peran dan Kontribusi Pengawas Ad Hoc, Bawaslu Banten Luncurkan Buku

Serang, Bawaslu Banten – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten resmi meluncurkan buku “Pengawas Ad Hoc Menjaga Kedaulatan Rakyat”, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dokumentasi atas peran strategis para pengawas ad hoc, dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS), yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Banten.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, menegaskan bahwa kehadiran buku ini bukan semata-mata menjadi arsip kelembagaan, tetapi merupakan warisan kolektif yang mencerminkan kerja pengawasan yang luas dan kolaboratif.

“Kami melihat pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tugas lembaga, melainkan kerja bersama yang melibatkan masyarakat. Buku ini mencatat kontribusi luar biasa dari para pengawas ad hoc yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di seluruh Banten,” ujarnya saat peluncuran buku, Rabu (25/6/2025).

Ali menyampaikan, dalam Pemilu 2024, Banten menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kelima secara nasional, yakni lebih dari 8,8 juta. Untuk mengawal jalannya Pemilu, Bawaslu Banten menggerakkan 465 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), 1.552 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan 33.420 Pengawas TPS.

Salah satu kisah menarik yang dibagikan Ali adalah mengenai seorang mantan Kapolda Banten yang mendaftar menjadi pengawas TPS. Kisah tersebut, menurutnya, menjadi contoh nyata bagaimana semangat menjaga demokrasi mampu melampaui batas jabatan dan latar belakang. “Cerita ini memperlihatkan bahwa pengawasan adalah kerja kolaboratif. Tidak mungkin dijalankan sendiri, dan karena itu penting bagi kita untuk merekamnya dengan baik,” tambahnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Banten sekaligus penulis buku ini, Liah Culiah, menjelaskan bahwa penyusunan buku berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Proses penulisan melibatkan pengumpulan data dan cerita dari lapangan, sejak tahapan rekrutmen pengawas yang dimulai pada 2022 hingga berakhirnya masa tugas pada Mei 2024.

“Buku ini berupaya menggambarkan secara utuh kerja-kerja pengawasan yang dilakukan para pengawas ad hoc, mereka yang berada di garis depan dan langsung berhadapan dengan berbagai dinamika Pemilu,” tutur Liah.

Menurutnya, buku ini tidak hanya menyoroti aspek teknis seperti proses seleksi dan penugasan, tetapi juga menyentuh sisi humanis dari pengawasan. Termasuk tantangan yang dihadapi saat hari pemungutan suara, yang tidak jarang berlangsung dari pagi hingga dini hari.

“Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi juga soal pengalaman manusiawi, tentang dedikasi, keterlibatan sosial, dan keberanian menjaga integritas Pemilu dari titik paling bawah,” lanjutnya.

Dijelaskannya, buku ini juga dilengkapi dengan data kuantitatif yang dapat dijadikan referensi, mulai dari profil pengawas, sebaran wilayah, hingga daftar calon dan anggota DPRD terpilih di Banten. Karya ini ditujukan untuk masyarakat umum sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa, peneliti, maupun wartawan yang ingin mendalami praktik pengawasan Pemilu.

Editor buku sekaligus dosen Universitas Serang Raya, Dr. Deli Maulana, menilai bahwa karya ini tidak hanya bernilai dokumentatif, tetapi juga relevan secara akademis. Ia mendorong pemanfaatan buku ini sebagai referensi di berbagai perguruan tinggi, khususnya pada studi kepemiluan.

“Dokumentasi seperti ini penting. Bukan hanya sebagai laporan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan kajian. Buku ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa yang sedang meneliti Pemilu dan demokrasi,” ujar Deli.

Ia pun mengusulkan agar buku ini dibedah dalam forum akademik, seperti diskusi atau kuliah tamu di kampus-kampus yang memiliki program studi ilmu politik, administrasi publik, maupun hukum.

Selain buku “Pengawas Ad Hoc Menjaga Kedaulatan Rakyat”, Liah Culiah mengungkapkan bahwa buku “Pengawas Perempuan Banten” juga tengah disiapkan untuk diluncurkan. Buku ini akan mengangkat kisah pengawas perempuan dari berbagai daerah di Banten yang turut berperan dalam pengawasan Pemilu. Sebelumnya, Liah juga menjadi salah satu kontributor dalam buku “Srikandi Pengawas Pemilu”, sebuah kolaborasi penulisan oleh 29 anggota Bawaslu perempuan dari seluruh Indonesia.

Tidak hanya di tingkat provinsi, Bawaslu kabupaten/kota se-Banten juga tengah merampungkan buku-buku serupa yang merekam praktik pengawasan khas di daerah masing-masing. Seluruh buku akan tersedia dalam format cetak dan digital melalui e-Library Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bawaslu RI.

Editor: Jhon Marthin