Bawaslu Provinsi Banten Tekankan Pelayanan Yang Cepat dan Tepat dalam Proses Penanganan Pelanggaran

Tangerang, Bawaslu Provinsi Banten – Kualitas pelayanan publik dalam penanganan pelanggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Untuk memastikan layanan berjalan konsisten dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan nya, Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Supervisi dan Monitoring Prosedur Penerimaan Laporan, Informasi Awal, dan Pelayanan Publik dalam Penanganan Pelanggaran di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tangerang, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir serta jajaran Bawaslu Kabupaten Tangerang yang terdiri dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Kepala Sub Bagian, dan Staf Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Dalam pemaparan nya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir, menegaskan bahwa pelayanan kepada Masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran tanpa dibatasi oleh struktur internal.

“Ketika Masyarakat datang ke Bawaslu, pelayanan harus prima, tidak mengenal kamu divisi apa” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan informasi sejak awal, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menyampaikan laporan.

“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung, siapapun yang menerima harus bisa memberikan arah yang jelas”, tegas Badrul Munir.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi juga pada kesiapan dan kepedulian jajaran  dalam memberikan respons yang cepat dan tepat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Banten melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Tangerang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kesamaan pemahaman antar jajaran dalam Penanganan Pelanggaran.

Diharapkan , hasil dari supervisi ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih professional bagi seluruh jajaran Pengawas, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan kemudahan dalam setiap proses penanganan pelanggaran.