Sumantri: Penyelesaian Sengketa Pemilu Harus Menjunjung Objektivitas dan Kepastian Hukum

Serang, Bawaslu Banten — Penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri, dalam keterangannya di Kantor Bawaslu Banten, Rabu (11/11/2026). 

Ia menilai, mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan.

“Dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Objektivitas dan profesionalitas harus menjadi prinsip utama agar proses penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kata Sumantri, penanganan sengketa tidak boleh dipengaruhi kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun. “Karenanya kita harus memastikan setiap permohonan diperiksa melalui mekanisme yang telah ditentukan, dengan memberikan kesempatan yang proporsional kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan dan bukti,” imbuhnya

Ia menambahkan, ketelitian dalam memeriksa dokumen, memahami kronologi permasalahan, serta menerapkan regulasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan putusan yang berkualitas. 

“Penyelesaian sengketa bukan sekadar menyelesaikan perselisihan antarpihak, tetapi juga memastikan hak-hak peserta pemilu terlindungi dan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan serta kepastian hukum,” tutupnya.