Bawaslu Provinsi Banten Bahas Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif

Bekasi, Bawaslu Provinsi Banten – Penyempurnaan mekanisme penanganan pelanggaran administratif menjadi salah satu agenda penting dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Melalui redesain penanganan pelanggaran administratif, Bawaslu mendorong terbentuknya kerangka hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum Pemilu.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan yang dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir ini menjadi ruang pembahasan untuk mengevaluasi mekanisme penanganan pelanggaran administratif yang selama ini diterapkan, sekaligus merumuskan desain penanganan yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum Pemilu ke depan.

Melalui forum ini, diharapkan berbagai pemikiran dan masukan dari jajaran Bawaslu dapat memperkaya penyempurnaan regulasi, khususnya dalam membangun desain penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum.