Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 2020

Bawaslu Banten (13 Juni 2020) diikuti oleh 4 Kabupaten/kota yang melakukan Pilkada di Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan kota Tangerang Selatan dengan narasumber H. Agus Sutisna, S.IP,.M.Si  Komisioner KPU Banten.

Mengawasi Mutarlih merupakan upaya menjamin setiap orang yang berhak terdaftar dalam DPT. Sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 disebutkan setiap warga berhak menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan Jo pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM  " setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,umum,bebas dan rahasia,jujur,adik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pasal 22-30 UU No. 10/2016 disebutkan kewenangan Bawaslu untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Prinsip Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan Akurasi,mutakhir,komperhensif dan transparansi.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ditengah wabah Covid-19 maka protokol pencegahan Covid-19 menjadi hal yang utama.

Selain itu isu krusial kinerja PPDP,pemutakhiran data pemilih dengan sistem Sidalih,pemiluha ganda,pemilih TMS dan hilangnya hak pilih disabilitas,narapidana,daerah perbatasan,pemilih dirumah sakit masih menjadi isu krusial pada pemutakhiran data pemilih saat ini,ungkap Nuryati Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Banten.

Akurasi daftar pemilih menjadi penting karena berkaitan dengan logistik untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara terljbat dalam pemilihan. Tegas Nuryati kembali