Pengawasan Penetapan DPT, Ajat: Data Hasil Pengawasan Harus Valid

Tangerang, Bawaslu Banten – Bawaslu Provinsi Banten memastikan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota telah berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mempertimbangkan kejadian khusus yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota sebagai bentuk persiapan dalam memasuki tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten/Kota.

Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat menekankan beberapa poin yang harus dipersiapkan oleh pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota harus memvalidasi kembali data hasil pengawasan yang diterima dari Panwaslu Kecamatan. 

“Bawaslu Kabupaten/Kota harus membaca ulang, mengolah, dan menarasikan data hasil pengawasan yang diperoleh dari pengawas di tingkat kecamatan. Pasalnya data tersebut akan dijadikan dasar disusunnya saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat tersebut saat membuka acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, Sabtu (17/06/2023).

Kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota menginventarisir seluruh saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota kepada KPU di setiap tingkatan baik secara lisan maupun tulisan. 

“Seluruh saran perbaikan tersebut akan ditanyakan kembali kepada KPU apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, mengingat adanya potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan penyusunan daftar pemilih ini” tegasnya. 

Sebagai informasi Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan pada tanggal 20-21 Juni 2023. Penetapan DPT merupakan tahapan terakhir dari serangkaian proses penyusunan data Pemilih dan pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota.