Pandemi Berpotensi Ganggu Pilkada, Bawaslu Imbau Parpol dan Bakal Pasangan Calon Kendalikan Massa

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Repubik Indonesia sampaikan indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dimutakhirkan. Selasa, (22/09/2020).

Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 menyoroti tahapan Kampanye terutama di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Menanggapi hasil IKP tersebut Ketua Bawaslu mengimbau seluruh Partai Politik dan Pasangan Calon agar kendalikan massa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan lanjutan. “Pengendalian dari pimpinan partai politik mempunyai peran besar dalam mengendalikan massa yang ada di daerah dalam setiap tahapannya,” ujarnya pada saat release IKP yang dilaksanakan secara daring dan Live akun Youtube Bawaslu dari Gedung Bawaslu Jakarta. Dikatakannya lagi bahwa Parpol dan Pasangan Calon harus memahami bahwa salah satu syarat dilanjutkannya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19, “Jelang penetapan pasangan calon dan nomor urut oleh KPU yang akan berlangsung besok agar menghindari kerumunan massa,” lanjutnya. Selain itu Abhan juga menyampaikan bahwa jika ada penetapan tidak memenuhi syarat (TMS), Parpol dan Bapaslon agar melakukan upaya hukum ke Bawaslu, “Jika ada ketidak puasan akibat penetapan KPU percayakan ke Bawaslu jangan anarkis dan jangan mengerahkan massa,” tegasnya.

Penegakan protokol kesehatan sangat penting mengingat masih banyaknya kerumunan massa yang terjadi pada tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4 hingga 6 September 2020 lalu terdapat setidaknya 243 Bakal Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran dengan menyertakan massa dan menciptakan kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan.

Untuk mencegah kerumunan massa kembali terulang pada tahapan Penetapan dan Pengundian  Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pilkada 2020, selain mengingatkan kerawanan seperti tertuang dalam IKP, Bawaslu juga menerbitkan Surat Edaran tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada 2020. Dalam SE tersebut, Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat koodinasi dengan partai politik dan Liaison Officer (LO) bakal pasangan calon untuk mencegah dan tidak menciptakan kerumunan massa pendukung pada kedua tahapan tersebut.

Berkaca pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, untuk mencegah kerumunan massa tanggal 9 September Bawaslu juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan dan kementrian terkait untuk membentuk pokja pencegahan penanganan protokol covid-19. “Pencegahan ini penting dilakukan, sebelum penegakkan hukum dan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. SOP pencegahan ini dilakukan dititik kantor sekretariat pemenangan tim paslon dan Pimpinan Parpol oleh kepolisian dan Satpol PP serta dititik lain seperti di Gedung KPU dan Bawaslu” jelasnya. “Beberapa Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota ada yang sudah membentuk, lainnya agar segera dibentuk pokja,” imbaunya, “Ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara Penyelenggara, Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan pihak terkait lainnya untuk mendorong pencegahan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya. Selain soal kepatuhan protokol kesehatan, Bawaslu juga merekomendasikan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah.

Berdasarkan IKP Pilkada 2020 yang dimutakhirkan September 2020, terdapat 50 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP mutakhir Juni 2020 yang menyebutkan 26 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi Covid-19. Beberapa indikator untuk mengukur kerawanan tersebut di antaranya adanya penyelenggara pemilu yang terinfeksi Covid-19 dan/atau meninggal karenanya; adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena wabah Covid-19; adanya lonjakan pasien dan korban meninggal dunia karena Covid-19; dan adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi.

Adapun, 10 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam aspek pandemi adalah Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, dan Kabupaten Bandung. Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.

Menanggapi hasil pemutakhiran IKP Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi akan terus melakukan koordinasi terkait dengan pencegahan penanganan covid-19 dengan pihak-pihak terkait yaitu kepolisian dan Satpol PP, “Kami sepakat terkait pokja ini, karena di Banten beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan ada yang statusnya meningkat jadi zona merah,” terangnya.

Sementara itu dari segi kontestasi ada 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tinggi, Kota Cilegon berada pada urutan 9 dengan nilai kerawanan yaitu 71, 59 dan sementara untuk isu lainnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tangerang Selatan masuk dalam daerah yang memiliki potensi pelanggaran netralitas ASN. “Bawaslu akan terus mengawasi pelaksanaan pemilihan di empat kabupatan/kota di Banten, baik yang masuk dalam IKP yang dimutakhirkan ataupun yang tidak. Untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran untuk mewujudkan pilkada yang aman, tertib, dan lancar serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Pada tingkat provinsi, seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Urutannya adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan terakhir Kalimantan Utara. Tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara berada dalam skor di atas 90 dari skor kerawanan maksimal 100.

Isu menonjol lainnya adalah soal netralitas ASN. Dalam hal ini, terdapat 56 kabupaten/kota yang tergolong dalam rawan tinggi dan sisanya, 205 daerah tergolong dalam rawan sedang. Artinya tidak satu kabupaten/kota pun yang netralitas ASN-nya rawan rendah.

Begitu pula halnya dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, tidak ada yang tergolong rawan rendah. Delapan provinsi mendapat skor rawan tinggi dengan urutan Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi memperoleh skor 100 atau tingkat kerawanan paling tinggi. Satu provinsi, yaitu Kepulauan Riau tergolong dalam rawan rendah dalam aspek netralitas ASN.

Aspek lain yang juga terdapat lebih dari 50 daerah dengan kerawanan tinggi adalah soal hak pilih. Sejumlah 66 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi dan 195 kabupaten kota termasuk dalam rawan sedang pada aspek hak pilih. Tidak ada daerah yang termasuk rawan rendah pada aspek ini.

Pada level pemilihan gubernur, seluruh provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur memiliki kerawanan tinggi dalam aspek hak pilih. Urutannya yaitu Jambi, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Infrastuktur jaringan internet juga menjadi isu yang disorot Bawaslu, mengingat pada masa pandemi, beberapa aktivitas penyelenggaraan pemilu dilakukan secara daring, misalnya kampanye. Sebanyak 67 kabupaten/kota tergolong dalam rawan tinggi pada aspek ini dan sisanya, 194 kabupaten/kota memiliki kerawanan tinggi. Adapun pada pelaksanaan pemilihan gubernur, seluruh provinsi yang menyelenggarakan termasuk adalam rawan tinggi. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Bawaslu juga memotret kerawanan dalam aspek materi kampanye, yaitu adanya potensi penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam. Sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sekadau, Kota Bukittinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Halmahera Timur memiliki kerawanan tinggi dalam aspek materi kampanye. Sedangkan kabupaten/kota yang termasuk dalam rawan sedang ada sebanyak 18 daerah dan 236 daerah sisanya memiliki kerawanan rendah.

Dalam hal pemilihan gubernur, dua provinsi termasuk dalam rawan tinggi penggunaan materi kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu. Satu daerah yaitu Jambi termasuk dalam rawan sedang dan sisanya, enam provinsi termasuk dalam rawan rendah.

Pada aspek politik uang, 19 kabupaten/kota termasuk rawan tinggi, dan 26 daerah termasuk dalam rawan sedang. Sebagian besar daerah termasukd alam rawan rendah, yaitu 261 kabupaten/kota.

Sebanyak lima provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur memiliki kerawanan tinggi dalam politik uang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Empat daerah lainnya termasuk dalam rawan rendah meski tetap memiliki potensi terjadinya politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, dan pemilih selalu menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan kampanye;
2. Penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah;
3. Koordinasi kepolisian dan Gugus Tugas Penanggunalangan Covid-19 setempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan;
4. Organisasi Kemasyaratakan, Organisasi Kepemudaan, Kesbangpol dan FKUB melakukan pencegahan dan penindakan terhadap konten-konten kampanye langsung dan tidak langsung yang bermuatan SARA, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan terjadinya politik uang dalam masa kampanye;
5. Koordinasi penyelenggara pemilihan, BNPB dan Kepolisian dalam melakukan mitigasi bencana alam dan mencegah gangguan keamanan (kekerasan, intimidasi dan kerusuhan) dalam penyelenggaraan kampanye;
6. Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan manajemen data pemilih dilakukan secara berkelanjutan;
7. Menguatkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu;
8. Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran daerah baik secara umum dan anggaran khusus penanggulangan Covid-19.

Hadir pada kesempatan tersebut seluruh jajaran Bawaslu Provinsi se Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPDK dan PPL serta seluruh media dari berbagai saluran baik cetak, elektronik maupun online untuk hadir secara daring dan live melalui akun youtube Bawaslu.