Bawaslu Provinsi Banten Kaji Empat Putusan Peradilan, Perkuat Kapasitas Kesekretariatan

Serang, Bawaslu Provinsi Banten – Empat putusan dari lembaga peradilan dan etik menjadi materi kajian jajaran Bawaslu Provinsi Banten dalam upaya memperkuat pemahaman hukum dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kesekretariatan. Kajian tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Rabu (11/11/2026).

Empat putusan yang menjadi objek kajian meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024, Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023, Putusan DKPP Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024.

Pembahasan difokuskan pada substansi putusan, pertimbangan hukum, serta pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Melalui forum ini, peserta didorong untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum, memperluas wawasan, dan meningkatkan pemahaman terhadap dinamika penanganan perkara kepemiluan.

Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Arif Budiman, menyampaikan dukungan sekaligus apresiasi atas inisiatif kajian yang dilakukan jajaran kesekretariatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan kapasitas aparatur dari waktu ke waktu.

”Ini merupakan perkembangan positif yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar kemampuan, wawasan, dan pemahaman jajaran semakin berkembang dalam menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan,” ujar Arif.

Ia berharap kegiatan kajian dan diskusi dapat terus menjadi ruang pembelajaran bagi jajaran kesekretariatan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal, tetapi juga melalui pengembangan pengetahuan, diskusi, serta pengkajian berbagai persoalan hukum secara berkelanjutan.