Bahas Penguatan Partisipasi dan Pendidikan Pemilih, Bawaslu Provinsi Banten Terima Audiensi Pemuda Katolik

Serang, Bawaslu Provinsi Banten – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten menegaskan pentingnya penguatan partisipasi dan pendidikan pemilih melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam audiensi bersama Pemuda Katolik Komisariat Daerah Banten di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Senin (13/04/2026).

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, menekankan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi.

“Inklusivitas bukan hanya slogan, tetapi juga sebagai nilai yang menjadi roh dalam setiap proses dan perjalanan kelembagaan. Karena itu, kolaborasi lintas kelompok, termasuk dengan Pemuda Katolik, menjadi sangat penting,” ujar Ali.

Diskusi juga menyoroti tantangan partisipasi pemilih khususnya di kalangan mahasiswa perantau. Anggota Pemuda Katolik, Stefanus Poto Elu, mengungkapkan bahwa masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih karena keterbatasan akses dan perbedaan domisili.

Menanggapi hal tersebut, Ali menilai persoalan pemilih perantau perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.“Ke depan, perlu dipikirkan skema yang memudahkan pemilih yang berada di luar daerah asal agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sam’ani, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dalam pendidikan politik masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pada masa non-tahapan, Bawaslu perlu menghadirkan inovasi agar fungsi edukasi tetap berjalan, termasuk melalui kolaborasi dengan organisasi kepemudaan.

“Bawaslu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik. Kehadiran organisasi kepemudaan dapat membantu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat,” ujar Sam’ani.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi Banten membuka peluang kerja sama yang lebih terarah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemuda Katolik, khususnya dalam rangka memperkuat partisipasi pemilih, pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan.