AWH Dorong Pengawas Perkuat Pemahaman Hukum Kepemiluan Sejak Dini

Serang, Bawaslu Banten — Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ade Wahyu Hidayat atau yang bisa dipanggil AWH, menekankan pentingnya penguatan pemahaman hukum kepemiluan bagi jajaran pengawas pemilu. Penguasaan regulasi dan kemampuan melakukan analisis hukum dinilai menjadi bekal penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemahaman hukum merupakan bekal penting bagi setiap pengawas pemilu. Jajaran harus terus memperbarui pengetahuan terhadap regulasi agar mampu menjalankan tugas secara tepat dan sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya pada Kamis (22/10).

Koordinator Divisi Hukum dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) itu menjelaskan, penguatan kapasitas hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempelajari regulasi, memperdalam pemahaman terhadap prosedur penanganan pelanggaran, serta meningkatkan keterampilan dalam menyusun kajian dan dokumentasi hukum.

AWH menambahkan, kemampuan memahami aturan saja belum cukup apabila tidak diikuti kecermatan dalam menerapkannya. Pengawas juga perlu mampu mengidentifikasi persoalan, menelaah fakta, dan memahami prosedur yang berlaku agar setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kompetensi jajaran pengawas di berbagai tingkatan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pengawas menghadapi dinamika persoalan kepemiluan dan meminimalkan kekeliruan dalam menjalankan tugas.

“Jangan menunggu sampai tahapan pemilu dimulai untuk memperkuat pemahaman hukum. Persiapan harus dilakukan sejak dini melalui pembelajaran dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar jajaran pengawas semakin siap menjalankan tugas secara profesional,” katanya mengakhiri.