Sumantri: Penyelesaian Sengketa Pemilu Harus Berlandaskan Keadilan dan Kepastian Hukum
|
Serang, Bawaslu Banten — Penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar agar setiap pihak yang bersengketa memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan argumentasi dan bukti.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Kantor Bawaslu Banten, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Setiap proses penyelesaian sengketa harus mengedepankan objektivitas. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta, dokumen, dan alat bukti, bukan karena kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu,” jelas Sumantri.
Menurutnya, kecermatan dalam memeriksa permohonan, memahami kronologi, serta mendengarkan keterangan para pihak merupakan bagian penting dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas. Seluruh proses harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur.
Ia menambahkan, kemampuan jajaran dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa perlu terus diperkuat. Hal tersebut menjadi bagian dari kesiapan kelembagaan dalam menghadapi dinamika dan potensi perselisihan pada penyelenggaraan Pemilu 2029.
“Penyelesaian sengketa bukan hanya tentang mengakhiri perselisihan, tetapi juga memastikan hak-hak para pihak terlindungi dan keadilan prosedural tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis : Herdandi
Editor : Jhon Marthin