Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu dan Gelora Bahas Verifikasi Parpol hingga PDPB

Serang, Bawaslu Provinsi Banten – Pengawasan verifikasi partai politik, validitas data keanggotaan, dan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi bagian dari pembahasan Bawaslu Provinsi Banten bersama DPW Partai Gelora Provinsi Banten dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara Pemilu dan partai politik dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Pertemuan berlangsung Senin (5/10/2026) di Kantor DPW Partai Gelora Provinsi Banten. Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri, menyampaikan sejumlah hal terkait pengawasan kepemiluan, termasuk verifikasi partai politik dan PDPB. “Kami sedang melakukan pengawasan verifikasi partai politik dan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen juga perlu menjadi perhatian, dan partai politik dapat mengundang Bawaslu sebagai pemateri atau sharing session dalam kegiatan partai,” ujar Sumantri.

Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Liah Culiah, menyoroti validitas data keanggotaan, khususnya warga yang namanya tercatat sebagai anggota partai tetapi merasa bukan anggota. “Kalau ada yang tercatat namanya di partai dan yang bersangkutan merasa bukan anggota, mohon dibantu untuk dihapus,” kata Liah. Hal tersebut berkaitan dengan proses rekrutmen jajaran pengawas Pemilu agar tidak memiliki kepentingan dengan partai politik. Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sam’ani, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mewujudkan Pemilu yang lebih baik. “Pemilu yang lebih baik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh pihak, termasuk partai politik,” ujarnya.

Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Banten, Wishnu Yudhamukti, menyambut baik komunikasi yang dibangun bersama Bawaslu. Ia menilai Bawaslu memiliki peran penting dalam membantu partai menjalankan proses kepemiluan serta penegakan hukum Pemilu. “Bawaslu ini garda terdepan yang membantu partai dalam keadilan penegakan hukum Pemilu. Mudah-mudahan komunikasi dan kerja sama ini bisa terus berjalan,” ujar Wishnu.

Konsolidasi Demokrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi Bawaslu dan Partai Gelora dalam membahas sejumlah isu kepemiluan, mulai dari verifikasi partai politik, validitas data keanggotaan, keterwakilan perempuan, hingga pengawasan PDPB. Komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan terus terbangun dalam rangka mengawal proses kepemiluan sesuai ketentuan.