Bawaslu Banten Uji Keterbacaan Social Story untuk Perluas Akses Informasi Pemilu Inklusif

Serang, Bawaslu Provinsi Banten- Pelibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam penyampaian informasi kepemiluan menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Banten. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Uji Keterbacaan Social Story Pemilu Inklusif untuk memastikan materi edukasi kepemiluan mudah dipahami, aksesibel, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026) di Kantor Bawaslu Provinsi Banten ini melibatkan berbagai latar belakang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap materi Social Story Pemilu Inklusif. Melalui kegiatan ini, Bawaslu ingin memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam Pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Oleh karena itu, kelompok rentan dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses informasi kepemiluan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih. Di dalamnya terdapat kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok lainnya yang harus diberikan akses informasi secara tepat,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Banten Sumantri menyampaikan bahwa pelibatan berbagai kelompok masyarakat merupakan bagian dari penguatan pengawasan partisipatif sekaligus implementasi kebijakan inklusif Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bawaslu Nomor 75/HK.01.01/K1/04/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif.

Melalui uji keterbacaan ini, Bawaslu Banten berharap masukan dari berbagai latar belakang masyarakat dapat menjadi bahan penyempurnaan Social Story Pemilu Inklusif. Dengan demikian, informasi kepemiluan semakin mudah dipahami, aksesibel, dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.