Badrul Munir Dorong Perkuat peran tim Investigasi dalam Pembuktian Perkara administrasi Pemilu
|
Serang, Bawaslu Provinsi Banten – Penguatan pembuktian dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu memerlukan penelusuran yang cermat, baik terhadap bukti yang disampaikan pelapor maupun terlapor. Untuk itu, pelaksanaan investigasi perlu didorong untuk memperkuat proses penelusuran dan memperdalam bukti yang diajukan dalam persidangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir, dalam kegiatan Bedah Putusan di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Rabu (18/11/2026). Dalam pemaparannya, Badrul menunjukkan adanya titik lemah dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.
“Pembuktian dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tidak cukup hanya dengan melihat bukti, dokumen atau keterangan yang disampaikan para pihak, karena seringkali yang diajukan bersifat parsial, yaitu hanya bagian-bagian yang menguntungkan saja, sementara sebagian lain yang berpotensi merugikan sengaja disimpan atau disembunyikan. Padahal, baik yang ditampilkan maupun yang disimpan merupakan satu-kesatuan utuh yang harus diketahui majelis pemeriksa untuk bisa sampai pada simpulan yang tepat sesuai fakta yang terjadi di lapangan”, ujar Badrul.
“Untuk itu, majelis pemeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu perlu menjalankan kewenangan untuk mendapatkan laporan atau mendengar keterangan pihak lain, yaitu jajaran pengawas pemilu yang diberi tugas melakukan investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan”, tegas Badrul yang juga mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten.
Melalui pembahasan ini, Badrul mendorong agar penguatan analisis hukum dan pembuktian menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Bawaslu, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Ivan A. Muvani
Editor : Arif Budiman