AKSI Banten Audiensi ke Bawaslu, Bahas Netralitas Kepala Desa dan Pencegahan Pelanggaran
|
Serang, Bawaslu Provinsi Banten – Jajaran DPD Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Banten bersilaturahmi ke Bawaslu Provinsi Banten, Rabu (30/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pemahaman kepala desa terhadap aturan kepemiluan, khususnya terkait netralitas, larangan politik praktis, serta langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan, kepala desa memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat sehingga penting untuk memahami batasan dalam menjalankan tugas, terutama ketika memasuki tahapan Pemilu dan Pilkada.
“Kehadiran bapak-bapak semuanya ini menjadi sangat strategis bagi kami. Kita ingin jauh-jauh hari sudah memiliki kepahaman yang sama, terutama terkait larangan-larangan politik praktis dan posisi kepala desa dalam Pemilu maupun pemilihan,” kata Ali.
Pembahasan juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ali menjelaskan bahwa pengawasan terhadap Pilkades berada dalam ruang kewenangan yang berbeda dengan pengawasan Pemilu dan Pilkada. Meski demikian, komunikasi dan edukasi mengenai aturan tetap dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun komunikasi dan pemahaman bersama. Kalau ada potensi persoalan, tentu lebih baik kita cegah sejak awal sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD AKSI Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi kepala desa dalam menghadapi dinamika politik dan pemilihan di daerah.
“Harapan kami dari silaturahmi kita saat ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi bekal, misalkan agar beberapa kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya tidak terulang. Melalui silaturahmi ini, kita berharap ada langkah-langkah terbaik sehingga proses pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan kondusif,” kata Rafik.
Ia juga berharap komunikasi antara AKSI dan Bawaslu Banten dapat terus berjalan, terutama dalam memberikan edukasi kepada kepala desa mengenai ketentuan yang harus dipatuhi serta batasan dalam menjalankan tugas.
