Senin, 21 Oktober 2019 |
Indonesia English

Potret Pilkada Serentak 2015

PENGANTAR

Pilkada Serentak tahun 2015 di Provinsi Banten dilaksanakan di empat kabupaten/ kota, yakni: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan Pilkada serentak ini didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2015, yang pada kenyataannya masih mengandung banyak persoalan. Belum lagi beberapa partai politik mengalami konflik kepengurusan, sehingga semakin menambah kompleks persoalan yang membelit pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, khususnya di Provinsi Banten.

Beberapa persoalan tersebut, antara lain proses revisi atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015) yang berjalan berlarut-larut, sehingga lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik dihadapkan pada beberapa ketidakpastian ketika menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Misalnya, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama hanya dilaksanakan di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang. Sehingga advokasi anggaran bagi Panwaslu Kab/Kota telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Demikian juga terkait dengan rekrutmen Panwaslu Kab/Kota. Jadi, ketika UU 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pilkada Serentak gelombang pertama berlaku bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016, maka di Provinsi Banten terdapat 2 daerah tambahan, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan. Karena itu, Bawaslu Provinsi Banten harus melakukan rekrutmen bagi Panwas Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan, serta mengadvokasi anggaran bagi dua daerah tersebut.

Bagi Pemkot Tangerang Selatan memang tidak terlalu menjadi masalah, karena memiliki APBD yang agak longgar. Sementara di pandeglang, pada awalnya Pemkab sempat menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pilkada tahun 2015 karena ketiadaan anggaran, meskipun pada akhirnya tetap mampu menyediakan anggaran sesuai kebutuhan dalam batas-batas minimal. Hal itu sekedar contoh kompleksitas yang menyangkut lembaga penyelenggara pemilu. belum lagi bagi calon peserta pemilu. Misalnya ketentuan mengenai dinasti politik yang berubah-ubah, pada awalnya sempat membuat beberapa calon kepala daerah terhambat untuk maju, jika ketentuan tersebut diberlakukan. Demikian juga mengenai kewajiban mundur bagi calon kepala daerah yang berstatus anggota DPR/DPRD. Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU 8 Tahun 2015, dan Peraturan-Peraturan KPU sebagai turunannya, juga membawa implikasi pada tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Misalnya ketentuan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang anggarannya ditanggung APBD, yang secara teknis disediakan dan dipasang oleh KPU. Karena itu, pemasangan APK secara mandiri oleh Paslon atau Parpol tentu bertentangan dengan regulasi, sehingga membuat Pengawas Pemilu memiliki panduan yang jelas, mana APK yang legal dan mana APK yang ilegal, dan harus ditertibkan. Demikian juga dengan kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, karena telah diberikan sejak UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (4) huruf c. Namun dalam UU tersebut belum diatur secara jelas obyek sengketa apa yang harus diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan bagaimana hukum acara penyelesaiannya. Pengaturan mengenai sengketa pemilu oleh Pengawas Pemilu baru memperoleh rumusan yang lebih jelas dalam Pemilu Legislatif 2014, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Pasal 257-259. Dalam UU ini telah diuraikan secara jelas definisi, jenis, dan prosedur penyelesaiannya. Dan kewenangan ini dipertegas lagi dalam UU 8 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan lebih tegas mengenai penyelesaian sengketa, di mana keputusan Panwas atas penyelesaian sengketa Pilkada memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat.

Namun demikian, dari beragam persoalan yang membelit pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Banten, setidaknya terdapat beberapa kabar baik yang membuat kita semakin optimistis bahwa pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Banten akan semakin baik di masa depan. Pertama, tidak banyak laporan masyarakat yang mempersoalkan integritas dan independensi Panwas (maupun KPU) Kab/Kota, sehingga relatif pelaksanaan Pilkada tidak diganggu oleh ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang tahun 2013, di mana 5 komisioner KPU Kota Tangerang diberhentikan sementara oleh DKPP (dan pelaksanaan Pilkada diambil alih oleh KPU Provinsi Banten) karena alasanalasan tersebut. Kedua, beberapa jenis pelanggaran berat yang telah menjadi tradisi di Provinsi Banten dalam pelaksanaan beberapa pilkada sebelumnya, yakni penyalahgunaan APBD dan mobilisasi PNS/birokrasi, telah jauh berkurang intensitasnya, meskipun belum berhasil dicegah sama sekali. Tidak banyak laporan masyarakat mengenai mobilisasi birokrasi untuk memenangkan calon tertentu, sebagaimana Pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan tahun 2010, yang oleh MK diputuskan harus diulang. Demikian juga mengenai laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan APBD. Ketiga, penyakit umum dalam pelaksanaan pilkada, yakni politik uang, juga tidak banyak muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Banten, meskipun bukan berarti sama sekali tidak terjadi. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg 2014 intensitasnya tentu jauh berbeda. Demikian juga jika dibandingkan dengan pelaksanaan beberapa pilkada sebelumnya. Beberapa hal ini memang patut disyukuri, setidak-tidaknya memberikan secercah harapan bahwa masyarakat Banten mulai mampu berdemokrasi secara lebih beradab. Jika Pengawas Pemilu (dan KPU) beserta seluruh jajarannya mampu lebih mengoptimalkan perannya, dan di sisi lain partai politik dan masyarakat juga memiliki komitmen yang sama dalam mendorong proses demokrasi lokal yang lebih substantif, maka kita harapkan demokrasi di Banten ini akan semakin matang dan mampu melahirkan para kepala daerah yang memiliki komitmen kuat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Demikian sekilas pengantar atas laporan akhir ini, dan segala kritik maupun saran untuk perbaikan kinerja Pengawas Pemilu di seluruh jajarannya tentu sangat kami harapkan.

                                                                                                        Mei 2016

                                                                                                      H. PRAMONO U. TANTHOWI, MA

                                                                                                      Ketua Bawaslu Provinsi Banten

 

DOWNLOAD Potret Pilkada Serentak 2015

Top