Minggu, 26 Mei 2019 |
Indonesia English

Hasil Pengawasan Pilkada 2018

Pengawasan adalah sebuah upaya menciptakan pemilihan kepala daerah yang demokratis,
jujur dan berkualitas baik secara proses maupun hasil. Sebuah penyelenggaraan pemilu tanpa
pengawasan, justru menimbulkan keraguan, ditengah kontestasi yang beragam dan dinamika yang
keras, kontribusi pengawasan dengan hadirnya Bawaslu sebagai bukti nyata upaya menjaga kualitas
Pilkada dan mendorong partispasi public dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah.
Dalam proses pengawasan tentu Bawaslu bukan hanya sekedar pengawasan seremonial pada setiap
tahapan, namun memiliki skema dan rancangan yang matang, untuk memastikan pengawsan tepat
guna dan sasaran. Pengawasan yang dijalankan tanpa mekanisme dan landasan hokum, mengakibatkan
penyelenggaraan Pilkada rentan kecurangan, baik yang dilakukan peserta maupun
penyelenggara. Hal itu membuat kualitas dan legitimiasi pilkada hilang.
Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pilkada.
Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap
penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki peran strategis
dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan
dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada yang berintegritas.
Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia.
Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan
dalam merespon tantangan kekinian.

Download : https://drive.google.com/file/d/19vgXFapLgPfvz65NUYrpSDhPJmgkBwrD/view?usp=sharing

Top