| UNDANG-UNDANG | |
| UU no. Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum |  |
| UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undangundang |  |
| PERATURAN PEMERINTAH | |
| | |
| PERATURAN PRESIDEN | |
| Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota |  |
| | |
| PERATURAN BAWASLU | |
| Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara |  |
| Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota |  |
| Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara |  |
| Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum |  |
| Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri |  |
| Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Logo, Pataka, Mars, Dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |  |
| Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum |  |
| Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, Dan Papua Barat |  |
| Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |  |
| Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum |  |
| Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno |  |
| Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |
| Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum |  |
| Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum |  |
| Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara |  |
| Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |  |
| Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota |  |
| Nomor 13 tahun 2018 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota |  |
| Nomor 14 tahun 2018 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota |  |
| Nomor 15 tahun 2018 tentang pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum |  |
| Nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah |  |
| Nomor 17 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri |  |
| Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum |  |
| Nomor 19 tahun 2018 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota |  |
| Nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum |  |
| Nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum |  |
| Nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di mahkamah konstitusi |  |
| Nomor 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota |  |
| Nomor 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum |  |
| Nomor 25 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden |  |
| Nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum |  |
| Nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum |  |
| Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum |  |
| Nomor 29 tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum |  |
| Nomor 30 tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum |  |
| Nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu |  |
| Nomor 32 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip dinamis di lingkungan badan pengawas pemilihan umum |  |
| Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum |  |
| Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum |  |
| Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara |  |
| Nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan |  |
| Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota |  |
| Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum |  |
| Nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara |  |
| Nomor 3 tahun 2019 tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum |  |
| Nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum |  |