Lompat ke isi utama

Berita

Ajat Munajat Dorong Pengawasan Partisipatif sebagai Budaya Demokrasi Masyarakat

Ajat Munajat Dorong Pengawasan Partisipatif sebagai Budaya Demokrasi Masyarakat

Ajat Munajat, Anggota Bawaslu Provinsi Banten sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Serang, Bawaslu Banten — Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat mendorong penguatan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi di tengah masyarakat. 

“Pengawasan partisipatif harus menjadi kesadaran bersama. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih, tetapi juga perlu mengambil peran dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawasi proses kepemiluan,” ujar Ajat Munajat saat memberikan keterangan di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan berintegritas. Kata Ajat, partisipasi masyarakat perlu dibangun secara berkelanjutan, tidak hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. 

Ia menjelaskan, penguatan partisipasi dapat dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, serta kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan pemuda, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan lingkungan pendidikan diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.

Ajat juga mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat harus disertai pemahaman dan tanggung jawab. Informasi mengenai dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas harus berdasarkan fakta yang diketahui dan dapat dijelaskan agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Bawaslu membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjaga demokrasi. Semakin tinggi kesadaran dan kepedulian masyarakat, semakin kuat pula pengawasan terhadap proses kepemiluan. Karena itu, mari bersama-sama membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan bertanggung jawab,” pungkasnya

Penulis : Herdandi

Editor : Jhon Marthin

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle