Reformasi Birokrasi

Pojok Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

 

Bawaslu Provinsi Banten telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

LHKPN

PERATURAN LHKPN
Peraturan Bawaslu terkait LHKPN diatur di dalam Perbawaslu No. 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

 TUJUAN PELAPORAN LHKPN
Pelaporan LHKPN di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilhan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

WAJIB LAPOR LHKPN
Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan Wajib Lapor terdiri atas:

  1. Ketua dan Anggota Bawaslu;
  2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
  3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. Pejabat eselon I dan atau yang disamakan;
  5. Pejabat eselon II dan atau yang disamakan;
  6. Pejabat eselon III dan atau yang disamakan;
  7. Kuasa pengguna anggaran;
  8. Pejabat pembuat komitmen;
  9. Bendahara; dan
  10. Jabatan fungsional auditor.

 

PELAPORAN LHKPN
Pelaporan LHKPN dilakukan oleh Wajib Lapor di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat:

  1. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
  2. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa
  3. Jabatan atau pensiun; atau
  4. Berakhir masa jabatan atau pensiun.

Pelaporan LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali / berakhir jabatan. Pelaporan LHKPN secara periodik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama Penyelenggara Negara/Wajib Lapor menjabat. Pelaporan LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya

UNIT PENGELOLA LHKPN
Dalam mengelola LHKPN, Ketua Bawaslu membentuk unit Pengelola LHKPN. Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. Kepala unit Pengelola LHKPN setingkat Pejabat Eselon I;
  2. Koordinator Teknis LHKPN setingkat Pejabat Eselon II yang membidangi pengawasan internal;
  3. Koordinator Administrasi LHKPN setingkat Pejabat Eselon II yang membidangi sumber daya manusia;
  4. Admin Instansi setingkat Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV yang membidangi pengawasan internal; dan
  5. Admin Unit Kerja setingkat Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV yang membidangi sumber daya manusia.

 

APLIKASI E-LHKPN

1. Video Narasi e-LHKPN
2. Panduan Aplikasi
3. Unduh File Pendukung
4. F.A.Q (Frequently Asked Questions)

https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#

LHKASN

PERATURAN LHKASN

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 0226/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

TUJUAN PELAPORAN LHKASN

Tujuan dalam pengisian dan pelaporan LHKASN ialah meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

WAJIB LAPOR LHKASN

Wajib lapor LHKASN di lingkungan Bawaslu merupakan semua ASN selain wajib lapor LHKPN, mulai dari pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

PELAPORAN LHKASN

Pelaporan LHKASN oleh wajib lapor di lingkungan Bawaslu disampaikan paling lama sejak:

  1. 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan;
  2. 3 bulan setelah pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi;
  3. Jika tidak dapat menggunakan aplikasi SIHARKA, dapat menggunakan format pelaporan manual.

 

UNIT PENGELOLA LHKASN

Unit pengelola LHKASN di lingkungan Bawaslu ialah Bagian Pengawasan Internal dan Tatalaksana sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Bawaslu.

PERBEDAAN LHKPN DAN LHKASN

No.UraianLHKPNLHKASN
1Subjek LaporPenyelenggara Negara, termasuk anggota DRPDSeluruh ASN/PNS selain wajib LHKPN
2Tujuan PenyampaianKPKPimpinan Organisasi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
3PengelolaanKPKAparat Pengawasan Internal Pemerintah
4Lampiran BuktiWajib menyampaikan buktiTidak wajib melampirkan bukti
5Waktu PenyampaianPaling lambat 2 bulan setelah selesai menjabat, promosi/mutasi, pensiun, dan 2 tahun menduduki jabatan yang sama.Paling lama 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan dan 1 bulan setelah menjabat, promosi/mutasi atau berhenti dari jabatan.
6PengumumanWajib pada Lembaran Negara dan Papan Pengumuman Instansi Terkait.Tidak.
Hubungi Bawaslu