Jakarta – Bawaslu harus terus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara Pemilu atau Pilkada. Bawaslu diharapkan dapat menuntaskan tugas dengan baik pada Pilkada serentak Tahun 2020 seperti kinerja bawaslu yang berperan besar dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2017 serta Pemilu Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden tahun 2019. Sukses pesta demokrasi tersebut menciptakan optimisme masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada Tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, saat memberi sambutan dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/02/2020).
Menurutnya Pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi melainkan hanya sebuah proses sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah mensejahterakan rakyat dan memajukan negara. Oleh karena itu Pemilu jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan dan membuat suasana tidak kondusif dan membuat adanya sengketa dan permusuhan antara sesama kita. “Saya sering menekankan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Perbedaan Bupati dan Gubernur sebaiknya tidak dijadikan sumber perpecahan. Oleh karena itu kita harus melakukannya dengan jujur”, ujar Ma’aruf.
Wapres Periode 2019-2024 ini meminta para calon Kepala Daerah untuk tidak mencederai pesta demokrasi dengan memainkan isu suku, ras dan agama (SARA), menebar ujaran kebencian, dan hoax. Ma’ruf khawatir, hal-hal demikian bisa menimbulian kegaduhan ditengah masyarakat.
“Jangan sampai mempolitisasi sara karena kita tidak mampu bersaing dan sara dijadikan alat. Pemilu tentunya akan menghasilkan yang menang dan yang kalah. Yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kedepannya. Menciptakan Pemilu yang kondusif akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat”, terangnya.
Bawaslu telah memetakan dimensi kerawanan pelaksanaan Pemilu, diantaranya problematika ketidak netralan ASN, daftar pemilih ganda, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengungkapkan harapannya terhadap kinerja Bawaslu.
“Kesuksesan pelaksanaan Pemilu sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang netral, profesional, dan berintegritas. Bawaslu harus mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil dari Pemilu dan saya yakin Bawaslu mampu melaksanakan tugas-tugasnya”, tutupnya.
