Bawaslu RI sampaikan keunggulan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu RI Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar pada saat acara peluncuran JDIH Bawaslu, Rabu (6/2/2020) di Padang.
10 keunggulan tersebut diantaranya bahwa JDIH dimaksud sudah terintergrasi dengan portal, infrastruktur sistem produk hukum untuk anggota JDIH Bawaslu seluruh Indonesia, hanya memiliki satu web master (front-end) untuk seluruh anggota JDIH Bawaslu, akses laporan penginputan untuk seluruh anggota JDIH Bawaslu (back-end), sistem validasi yang terverifikasi untuk seluruh anggota JDIH, statistik produk hukum yang terekam dan lengkap, informasi relasi produk hukum secara detail, fitur pencarian produk hukum dan dokumentasi hukum yang mudah dan cepat, responsive website JDIH Bawaslu dengan berbagai perangkat pintar, keamanan yang terjamin untuk menghadapi xxs attacks, CSRT attacks Dan SQL injection.
Fritz juga menyampaikan bahwa selama Pemilu 2019 ada 768 putusan, 335 putusan pidana, 141 diantaranya melakukan banding, “ada 619 putusan administrasi yang 169 diantaranya adalah putusan administrasi cepat” katanya, “Selama ini mungkin saja kita menemukan kesulitan untuk tahu detail informasi hukumnya, namun dengan JDIH yang sudah terintegrasi akan memberi kemudahan untuk publik karena semuanya sudah tersedia,” imbuh Fritz. Selain itu menurutnya dengan JDIH 2.0, ini mampu meningkatkan kerjasama yang efektif dengan pusat jaringan dan antar anggota jaringan serta meningkatkan kualitas pengembangan produk hukum jajaran Bawaslu.
Sementara itu Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama secara tertib dan berkesinambungan, “JDIH Bawaslu bertujuan untuk melayani terciptanya informasi hukum yang terpadu”, katanya di acara yang sama.
Apresiasi disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Benny Riyanto, “Apresiasi kami sampaikan kepada Bawaslu, karena adanya JDIH yang terintegrasi dapat memberikan input yang baik bagi simplifikasi atau penataan produk hukum”, ujarnya.
Acara juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi M. Afifuddin, Pejabat struktural di lingkungan Bawaslu, serta Koordinator Divisi Hukum dan Humas Hubal Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. (Din,HPP)
