-521

HARI LAGI
MENUJU PEMILIHAN

GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR

PROVINSI BANTEN
2017 - 2022

AGENDA

Berita - Informasi

Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa

Jumat, 24 November 2017 18:21:58 wib Dibaca: 420 Pengunjung
Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten kembali menggelar Rapat Kerja Teknis dengan seluruh Panwas Kabupaten/ Kota Se Provinsi Banten. Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan dari Jum’at hingga Sabtu (24- 25/11/2017). Agenda rapat kali ini difokuskan pada bagaimana memahami tentang teknis penyelesaian sengketa pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan sedikit dibahas mengenai gambaran penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2019.

Dalam Sambutannya Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M. Sudi meminta kepada seluruh Panwaslu Kabupaten/ Kota agar semua proses yang dilakukan pada hari ini agar betul-betul difahami dan diikuti secara seksama, “ini adalah moment penting bagi seluruh Panwas untuk mengetahui lebih jauh bagaimana teknis penyelesaian sengketa” ujarnya pada saat membuka acara di Hotel Ledian Kota Serang, Jum’at (24/11). “walaupun background pendidikan Panwaslu tidak semua dari Hukum (pendidikan hukum) namun semua saya yakin mampu untuk mengikutinya terlebih banyak Panwaslu yang sudah berpengalaman sebelumnya” imbuhnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Banten Koordintor Divisi Organisasi dan SDM Ali Faisal menyampaikan dalam arahannya kepada seluruh Panwaslu Kabupaten/ Kota agar semua panwas terlibat secara bersama-sama dalam kegiatan ini, “Jangan sampai semua tahapan kegiatan hari ini terlewatkan karena ini adalah proses yang sudah harus dipahami bersama” kata Ali.

Anggota Bawaslu Provinsi Banten Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryati Solapari mengatakan sengketa itu adalah bukan sesuatu yang diharapkan, namun ketika itu terjadi sudah seharusnya kita antisipasi dengan cara persiapan dan pembekalan diri baik dari segi pemahaman aturan serta teknis penyelesaiannya, “ada atau tidak ada sengketa, adalah sesuatu yang harus tetap kita hadapi dan persiapkan”. Pintanya pada saat arahan.

Sebagai informasi bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 142 bahwa Sengketa Pemilihan itu terdiri dari sengketa antar peserta pemilihan; dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan.

Sementara Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara langsung; atau tidak langsung. (Pasal 10 Perbawaslu No. 15 Tahun 2017).

Pada kesempatan tersebut seluruh Panwaslu Kabupaten/ Kota diberikan pendalaman materi terkait dengan teknis penyelesaian sengketa, dilanjutkan dengan studi kasus dan simulasi penyampaian dan penerimaan pengajuan sengeta serta proses sidang sengketa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Banten Bakhtiar Rifai, Beserta dengan Tim Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Banten.

 

 

 

Top